Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

 Kebijakan Fiskal

Pengertian

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke arah kondisi yang lebih baik atau keadaan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen utama dari kebijakan fiskal adalah pendapatan dari pajak dan juga pengeluaran/belanja negara.

Instrumen

1.      Pendapatan Negara (Pajak)

Pajak adalah instrumen fiskal yang dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pajak tersebut bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi, dimana semua wajib pajak (perorangan dan badan usaha) wajib memberikan kontribusi pada negara.

2.      Pengeluaran Negara

Semua pengeluaran negara disusun dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah ini ada banyak sekali jenisnya, mulai dari biaya untuk pembangunan infrastruktur, biaya pembangunan untuk masyarakat umum, hingga biaya untuk keperluan operasional pemerintah sendiri.

Tujuan

a.       1. Mencapai kestabilan perekonomian nasional.

b.      2. Memacu pertumbuhan ekonomi.

c.       3. Mendorong laju investasi.

d.      4. Membuka kesempatan kerja yang luas.

e.       5. Mewujudkan keadilan sosial.

Jenis

1.      Kebijakan Fiskal Ekspansif (expansionary fiscal policy)

Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

2.      Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengelarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Kebijakan ini dikeluarkan pada saat tingkat inflasi tinggi, defisit neraca pembayaran.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui cara, termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Jika bank Sentral menambah jumlah uang beredar (money supply), maka dikatakan bank sentral menempuh kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive) atau dikenal pula sebagai easy money policy. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, berarti bank sentral menempuh kebijakan moneter kontraktif (monetary contractive) atau lebih dikenal pula sebagai kebijakan uang ketat (tight money policy).

Tujuan

a.       1. Menjaga stabilitas ekonomi 

       2. Menjaga stabilitas harga

c.       3. Meningkatkan kesempatan kerja

d.      4. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran

Instrumen

a.       Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar uang, yaitu berupa obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Untuk mengurangi Jumlah Uang Beredar (JUB), bank sentral akan menjual surat berharga (open market selling). Sedangkan untuk meningkatkan Jumlah Uang Beredar (JUB), membeli surat-surat berharga (open market buying).

b.      Kebijakan Diskonto (Discount Rate Policy)

Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan tingkat diskonto. Yang dimaksud dengan tingkat diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan bank Sentral atas bank-bank umum dengan menjamin dana ke bank Sentral. Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka tingkat diskonto diturunkan, sehingga keinginan bank-bank umum untuk menjamin dari bank Sentral menjadi lebih besar dan sebaliknya.

c.       Giro Wajib Minimum (Reserved Requirement Ratio)

Penetapan giro wajib minimum dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika GWM dinaikkan, maka kemampuan bank dalam memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya dan sebaliknya.